Biografi Megawati Soekarnoputri - Presiden Indonesia ke-5
Megawati Soekarnoputri
Presiden Indonesia ke-5
Masa jabatan: 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 Wakil Presiden Indonesia ke-8
Masa jabatan: 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Petahana
Mulai menjabat: 1999
Informasi pribadi
Lahir: Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri
23 Januari 1947 Yogyakarta, Indonesia
Kebangsaan: Indonesia
Partai politik: PDI Perjuangan (PDI-P)
Suami:
- Letnan Satu (Penerbang) Surindro Supjarso (1968-1971; alm.)
- Hassan Gamal Ahmad Hasan (dibatalkan oleh PTA - Jakarta)
- Moh. Taufiq Kiemas (1973-2013; alm.)
Anak:
- Mohammad Rizki Pratama dan Mohammad Prananda (dari Surindro Supjarso)
- Puan Maharani (dari Taufiq Kiemas)
Agama: Islam
|
Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.
Kehidupan Awal
Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947, ia adalah anak kedua dari Presiden RI pertama yakni Soekarno yang dikenal sebagai bapak proklamator. Ibunda Megawati, Fatmawati, adalah seorang gad!s kelahiran Bengkulu di mana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda. Ia dilahirkan pada masa Agresi Militer Belanda. Pada waktu Soekarno diasingkan ke pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 23 Januari 1947 di kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.
Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (juga tidak sampai lulus).
Perjalanan rumah tangga
Karier politik Megawati Soekarnoputri yang penuh lika-liku dan warna
seakan searah dengan garis kisah kehidupan perjalanan bahtera rumah
tangganya yang pernah mengalami kegagalan.
Letnan Satu (Penerbang) Surindro Supjarso adalah Suami pertama Mega, Ia
seorang pilot pesawat AURI dan perwira pertama di Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Republik Indonesia. Surindro sosoknya
tinggi jangkung, berwajah ganteng dengan model rambutnya berjambul, di
kalangan rekan-rekannya ia kerap dipanggil dengan "Pacul". Surindro
adalah sahabat karib Guntur Soekarnoputra, kakak Megawati. Konon
kabarnya, Gunturlah yang menjodohkan Mega dengan Surindro. Mereka
menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 1968 bertempat di Jalan
Sriwijaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah itu, Megawati lalu
mengikuti suaminya, Surindro, tinggal di Madiun, Jawa Timur. Di sana ia
menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak pertamanya, Mohammad Rizki
Pratama. Ketika Mega sedang mengandung anak keduanya (Mohammad
Prananda), Surindro mengalami kecelakaan pesawat yang merenggut
nyawanya. Pesawat Skyvan T-701 yang dikendalikannya terempas di laut
sekitar perairan pulau Biak, Irian Jaya, pada tanggal 22 Januari 1970.
"Letnan Satu (Penerbang)" itu, beserta tujuh orang awak pesawatnya,
hilang tak diketahui rimbanya dan hanya tersisa serpihan puing-puing
tubuh pesawat yang ditemukan tersebar berserakan di laut sekitar
perairan tersebut. Mega dirundung duka yang mendalam, ia pun berkabung
cukup lama.
Pada tahun 1972, waktu itu usia Megawati masih baru menginjak awal dua
puluhan dengan mempunyai dua orang anak yang masih balita, ia lalu
kembali merajut kasih asmara dengan seorang pria yang konon adalah
pengusaha asal Mesir, yang juga seorang Diplomat Mesir yang kala itu
sedang bertugas di Jakarta, yang bernama Hassan Gamal Ahmad Hasan.
Namun, pernikahan Mega yang kedua kali ini tak berlangsung lama, hanya
bertahan tiga bulan, sebab pernikahan Megawati dengan Hassan (suami
kedua Mega) menjadi sorotan Media Massa dengan alasan bahwa waktu itu
Megawati masih terikat perkawinan yang sah dengan Surindro, suami
pertamanya dan pada saat itu belum ada keputusan yang pasti dari
pemerintah, dalam hal ini adalah Markas Besar (Mabes) TNI-AU, mengenai
nasib suami pertamanya itu yang jenazahnya sampai sekarang tak berhasil
ditemukan. Keluarga "Bung Karno" pun tak tinggal diam, mereka kemudian
menyewa seorang pengacara, Sumadji namanya, guna membatalkan pernikahan
Mega yang kedua yang kontroversial itu melalui penetapan keputusan oleh
Pengadilan Tinggi Agama - Jakarta, akhirnya Hassan pun mengalah dan
menyerah. Dari pernikahan dengan suami keduanya yang kandas ini,
Megawati tidak dikaruniai anak.
Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangga Megawati Soekarnoputri baru
benar-benar terjalin dan dirasakan setelah ia menikah dengan Moh.
Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (GMNI) dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Suami ketiga Mega, Taufiq
Kiemas, selain aktif di GMNI, ia juga bergabung dengan "Inti Pembina
Jiwa Revolusi", yaitu suatu organisasi yang menegakkan ajaran
"Soekarno". Taufiq Kiemas, yang oleh Guntur diberi julukan "si Bule",
menikahi Mega pada akhir Maret 1973. Pesta pernikahan mereka ini
berlangsung sederhana di "Panti Perwira", Jakarta Pusat. Dari pasangan
ini, maka lahirlah Puan Maharani, yang merupakan anak ketiga dari Megawati Soekarnoputri dan adalah anak pertama Taufiq Kiemas satu-satunya.
Karier Politik
Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada diri Megawati Soekarnoputri. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
1986 - Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.
1993 - Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.
1996 - Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Peristiwa 27 Juli
Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres
Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan
perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut
satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI.
Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut
secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.
Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.
Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.
Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.
Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.
1997 - Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.
1999 - Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.
Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara.
2001 - Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.
2004 - Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
Perjalanan karier dan pendidikan
Perjalanan karier
- Wakil Presiden RI (1999-2001)
- Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Bandung), (1965)
- Anggota DPR-RI, (1993)
- Anggota Fraksi PDI Komisi IV
- Ketua DPC PDI Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar